Panaragan- Warga tiyuh Candra Jaya, kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Lampung memanfaatkan Dana Desa (DD) tahun 2015 yang bersumber dari APBN, dengan membangun kantor balai tiyuh/desa.

Pelaksana Tugas Kepalo tiyuh Candra Jaya Sariya di kantornya, Jum'at (6/11)  mengakui dana desa tahap kedua mendapat kucuran sebesar Rp.150,706; dan sekitar Rp. 116 juta telah terserap untuk membangun balai tiyuh, dengan dalih, tiyuh yang berdiri sejak Oktober 2013 ini belum memiliki balai tiyuh.

"Dana desa pencairan tahap kedua mencapai Rp.150,706. juta, sudah dimanfaatkan  pemerintahan tiyuh membangun fasilitas balai tiyuh,karna selama ini masih sewa kantor " ungkap Sariya.

Menanggapi pemanfaatan dana desa. Sarya mengakui, hingga November pada tahun 2015 ini, tiyuh Candra Jaya telah mendapatkan kucuran DD dan ADD kabupaten serta propinsi mencapai kisaran Rp. 436; juta.

PLT Kepalo Tiyuh ini berharap alokasi dana desa tahap berikutnya ada peningkatan sehingga bisa lebih banyak dapat  membiayai kebutuhan berbagai program pembangunan tiyuh setempat.

"Kucuran dana desa lebih banyak, akan lebih mudah dalam pembiayaan pembangunan tiyuh," kata Sariya

Sementara itu Kepala BPMPT Tubaba, Eri Budi Santoso membenarkan langkah Pemerintahan tiyuh Candra Jaya tersebut asalkan benar - benar telah disesuaikan dengan APBT yang telah di sepakati bersama.

"Soal ADD dan DD jangan takut membelanjakannya, silahkan gunakan sesuai dengan APBT yang ada, mengenai pengawasan pelaksanaan kewenanganya ada di ispektorat " Kata Kaban  yang akrab di sapaan (EB), saat memberikan keterangan kepada awak media melalui sambungan telpon. Jum'at siang.

Terpisah, Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Tulang Bawang Barat Sukardi.K , meminta pemkab memperketat pengawasan dana desa yang telah disalurkan, agar sesuai aturan.

Komisi A DPRD Tubaba, menurut Kardi akan terus memantau pelaksanaan dana desa yang sudah direalisasikan pemkab Tubaba tahap pertama dan kedua.

"Ya kepalo tiyuh yang diberikan amanah mengelola dana desa harus transparan serta jangan disalahgunakan karena akan berurusan dengan aparat penegak hukum dan Komisi pemberantasan korupsi," Pungkas Ketua Komisi A Sukardi.K.

Sebelumnya, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Marwan Jakfar, dalam Diskusi yang digelar KPK, dengan tema Antikorupsi Mengawal Dana Hingga ke Desa, di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, melarang dana desa yang dikucurkan pemerintah pusat dipakai membangun kantor balai desa.

"Jangan sampai dana desa untuk membangun Balai Desa dan Masjid. Itu salah dan melanggar aturan," tegasnya, Jumat (16/10/2015).

Menurut Marwan, dana desa yang sangat besar itu harus diperuntukkan untuk membangun infrastruktur pedesaan, seperti jalan dan posyandu, serta untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat desa. Marwan, mewarning para kepala desa agar tidak mencuri dana tersebut.

"Selain itu, aparat penegak hukum juga saya minta tidak mencari-cari kesalahan para kepala desa," tegasnya.