Tuba Barat Contoh Anggaran Pro Rakyat

Diposting oleh , Tgl 19-10-2013 & wkt 12:23:53 & dibaca Sebanyak 1209 Kali        
“MODEL anggaran pro-rakyat saat sangat sulit ditemukan karena APBD Provinsi dan kabupaten-kota umumnya memberi porsi anggaran untuk publikasi dikisaran 30%, sisanya anggaran rutin alias belanja aparatur”, ujar Umar. “Karena itu, mengejutkan jika model pro-rakyat yang langka itu contohnya justru ditemukan didaerah otonomi baru (DOB) Kabupaten Tulang Bawang Barat. Dalam APBD 2011 yang baru disahkan sebesar Rp 455 Milyar, anggaran publiknya 59% (Rp 250,7 Miliar), belanja aparatur 41% atau (181,1 Miliar)”.

“Secara objektif hal itu bisa terjadi karena struktur organisasi pemerintahan DOP itu belum tersusun lengkap. Bahkan kantor Bupati dan DPRD-nya baru diletakkan batu pertamanya”, sambut Amir. “Namun dengan komitmen eksekutif dan legislatif kabupaten baru itu untuk menjadikan anggaran pro-rakyat itu sebagai prinsip yang harus dipertahankan dalam sistem kepemimpinan Tuba Barat, bersimpul pembangunan benar-benar bisa dilihat dan dirasakan manfaatnya oleh rakyat, kehadiran sebagai model memberi perspektif baru hal yang selama ini dianggap mustahil”.

“Lebih menarik dari Tuba Barat adalah prioritasnya pada infrastruktur jalan, yang di kabupaten–kota lama justru sebaliknya”, tegas Umar. “Dalam APBD tahun kedua (2010) yang hanya Rp 156 Miliar dan APBDP jadi Rp 246 Miliar, si balita Tuba Barat bisa membangun ruas jalan kabupaten sepanjang 91,3 km. Peningkatan kualitasnya dengan Hotmix. Kontras dengan Kabupaten lama yang dengan APBD 3 kali lebih besar, jalan Kabupatennya rusak dibiarkan semakin parah. Dalam APBD 2011 perbaikan infra struktur Tuba Barat lebih luas termasuk membangun sejumlah jembatan.”

“Dari semua itu terlihat, untuk mewujudkan anggaran pro-rakyat kuncinya pada komitmen dan tekat bersama eksekutif dan legislatif bukan pada besaran angka APBD”, timpal Amir. “Tekad yang dilandasi keikhlasan lebih mengutamakan pengabdian pada kepentingan rakyat bukan lebih mengutamakan kepentingan pribadi eksekutif dan legislatif seperti elite narsistis.”

“Sebagai perspektif, kehadiran anggaran pro-rakyat di Tuba Barat itu secara langgsung telah membantah retorika penguasa daerah lain yang membuat anggaran publik amat kecil dan membiarkan infrastruktur di daerahnya rusak dengan alasan ketiadaan anggaran”, tegas Umar. “Perspektif itu justru membuktikan bahwa eksekutif dan legislatif (di luar Tuba Barat) tidak lebih mengutamakan pengabdiannya pada kepentingan rakyat sesuai sumpahnya saat dilantik. Karena seperti selalu tercermin pada APBD, lebih mengutamakan kelas penguasa semata”.

H. Bambang Eka Wijaya


uSEKo
 


Halaman :

<-- Kembali


Galeri Foto                      Arsip
Saran Dan Pengaduan

: Admin 1
: Admin 2
: Admin 3

PIN BB

25HG23 

Jajak Pendapat
Apakah selama Kabupaten Tulang Bawang Barat terbentuk hasil pemerintahannya sudah dapat memberikan hasil bagi pembangunan Lampung ?
Sudah
TOTAL : 419

Arsip Polling Sebelumnya

Statistik Pengunjung
Online : 1 User
Total Hits : Hits
Hari Ini : 96
Kemarin : 171
Bulan Ini : 6146
Tahun Ini : 31563
Total : 254623
 
Situs ini dikelola oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulang Bawang Barat
Jl. Diponegoro No. 86 Panaragan Jaya Kode Pos 34593
e-mail: info@tulangbawangbaratkab.go.id