Membenahi Sistem Pemerintahan Daerah

Diposting oleh , Tgl 19-10-2013 & wkt 11:22:08 & dibaca Sebanyak 1006 Kali        
Kebijakan desentralisasi di Indonesia tentu tidak sama dengan federalisasi seperti Amerika Serikat. Di negara kita, pemerintah mendesentralisasi sebagian wewenangnya kepada daerah untuk menjadi otonom melalui peraturan perundang-undangan.

Adapun di Amerika, negara-negara bagian sudah memiliki otonomi sejak awal. Kemudian mereka bersepakat menyerahkan urusan-urusan tertentu untuk dikelola pemerintah federal. Desentralisasi sejak awal dipandang sebagai pilihan tepat, mengingat kondisi geografis Indonesia yang luas dan potensi serta karakteristik daerah yang bervariasi. Perbedaan ini antara lain dalam aspek demografi yang terdiri atas berbagai etnis, sosialbudaya, adat dan bahasa, keagamaan, dengan kondisi sosial-ekonomi, tingkat kemajuan, dan pola pikir yang berbeda-beda pula.

Melalui Undang-Undang Nomor 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah, kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah mengalami perubahan yang sangat signifikan dan mendasar. Ini tecermin dalam berbagai aspek, seperti pembentukan daerah otonom, pembagian urusan, pengelolaan keuangan, pembentukan kelembagaan, pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah, pengelolaan kepegawaian, dan penyampaian pelayanan umum. Salah satu implikasi yang menonjol adalah pembentukan daerah otonom. Saat ini jumlah daerah otonom di negara kita sudah mencapai 524, terdiri atas 33 provinsi, 398 kabupaten, dan 93 kota. Dalam kurun waktu yang relatif singkat (1999-2009), sekitar 10 tahun, jumlah daerah otonom bertambah 205 atau meningkat 64 persen.

Dalam rangka implementasi otonomi daerah, dilakukan pula evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Ini merupakan amanat UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah—hasil revisi atas UU Nomor 22/1999—dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Evaluasi menyangkut tiga elemen, yaitu Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD), Evaluasi Kemampuan Penyelenggaraan Otonomi Daerah (EKPOD), dan Evaluasi Daerah Otonom Baru (EDOB).

Evaluasi kinerja dilaksanakan setiap tahun oleh pemerintah dan diberlakukan pada seluruh daerah otonom.Kepala daerah telah diwajibkan menyampaikan laporannya.Tujuannya adalah agar pemerintah memperoleh umpan balik sebagai dasar bagi pemerintah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hasil evaluasi kemampuan daerah akan menjadi bahan dasar bagi Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah dalam memberikan pertimbangan kepada Presiden RI dalam hal perimbangan keuangan pusat dan daerah, serta pembentukan, penghapusan, dan penggabungan daerah.

Adapun evaluasi daerah baru dilaksanakan hanya kepada daerah otonom yang baru berusia tiga tahun ke bawah.Tujuannya untuk melihat tingkat perkembangan daerah tersebut dalam mempersiapkan elemen-elemen dasar pemerintahan daerah, yaitu pembentukan perangkat daerah, pengisian personel, pengisian DPRD, pelaksanaan kewajiban daerah induk dan provinsi memberi alokasi pembiayaan, penetapan batas, pelaksanaan pelayanan dasar kepada masyarakat.

Dari hasil evaluasi kinerja pada 2007 dan 2008 diketahui bahwa lebih-kurang 61 persen daerah otonom memiliki kinerja yang “baik”dalam wujud peningkatan kesejahteraan rakyat, pendidikan, kesehatan, dan pelayan publik. Sedangkan 39 persen daerah otonom lainnya masih berada pada peringkat kinerja “sedang”dan “kurang”yang memerlukan pembinaan dan peningkatan kapasitas.

Perkembangan 57 daerah otonom baru yang berusia di bawah 3 tahun mengindikasikan 80 persen bermasalah. Ini terutama berkait dengan belum terlaksananya penyerahan personel, peralatan, pembiayaan dan dokumentasi (P3D), pengadaan pembangunan sarana dan prasarana yang belum memadai, dan pelayanan publik yang belum optimal.

Adapun hasil evaluasi terhadap daerah otonom usia di atas 3 tahun (148 daerah) menunjukkan kemajuan kinerja dengan klasifikasi “sedang”.Terhadap kondisi kinerja daerah otonom baru dan daerah otonom secara keseluruhan, Presiden menyatakan diberlakukannya moratorium (jeda sementara).

Dilihat dari aspek legalitas, memang tidak ada ketentuan yang secara tegas mengatur mengenai jeda sementara pemekaran daerah.Tapi, secara konstitusional, keberadaan jeda sementara ini dapat dipahami dari amanat Pasal 5 ayat (1) maupun Pasal 20 ayat (1) UUD 1945 bahwa Presiden ataupun DPR berhak mengajukan rancangan undang-undang (RUU).

Dalam mekanisme pengajuan dan pembahasan RUU itu, termasuk RUU Pembentukan Daerah Otonom, terdapat ruang untuk melakukan kesepakatan. Untuk itu, pemerintah memandang penting menyamakan kesepahaman dan membangun kesepakatan politik dengan DPR, guna melakukan jeda sementara pembahasan RUU Pembentukan Daerah Baru. Sebagaimana amanat Bapak Presiden RI pada 18 Agustus 2009 yang telah disampaikan di hadapan Sidang Paripurna DPR-RI, diperlukan moratorium pemekaran daerah untuk melakukan evaluasi daerah pemekaran secara menyeluruh, konsisten, dan sungguh-sungguh, serta menyusun Desain Besar Penataan Daerah 2010-2025. Dalam desain besar penataan daerah terdapat beberapa elemen pokok sebagai berikut:

1. Penerapan prosedur baru pembentukan daerah otonom melalui daerah persiapan:

a. Mengembangkan parameter pembentukan daerah persiapan berdasarkan parameter geografis, demografis, dan kesisteman. b.Membentuk daerah otonom baru melalui tahap pembentukan daerah persiapan dengan dasar hukum peraturan pemerintah untuk jangka waktu transisi 3-5 tahun.

c. Menyediakan fasilitas dan pendampingan profesional penyelenggaraan pemerintahan bagi setiap daerah persiapan selama dalam masa transisi.

d. Mengajukan perubahan status menjadi daerah otonom bagi daerah yang layak berdasarkan hasil evaluasi dengan penyiapan RUU pembentukan daerah untuk dibahas bersama Pemerintah dan DPR-RI.

2. Penggabungan dan penyesuaian daerah otonom:

a. Menerapkan pola insentif dan fasilitas khusus bagi penggabungan daerah otonom berdasarkan hasil evaluasi kemampuan penyelenggaraan otonomi daerah.

b. Menyesuaikan cakupan fisik wilayah, penegasan batas wilayah, dan penetapan ibu kota daerah otonom sesuai parameter daerah otonom yang maju mandiri. c. Mengembangkan pola klasifikasi daerah otonom kota (kota pratama, kota madya, dan kota utama) berdasarkan jumlah penduduk, urusan pemerintahan, dan ketersediaan fasilitas pelayanan publik. 

d. Menyiapkan alternatif pemekaran daerah otonom dengan memperkuat kecamatan sebagai pusat pelayanan publik dan mengendalikan kualitas proses pembentukan kecamatan.

3. Pengaturan daerah otonom yang memiliki kawasan dengan karakteristik tertentu:

a. Mempertahankan kekhususan beberapa daerah otonom yang sudah ada, yaitu Daerah Khusus Ibu Kota, Otonomi Khusus Aceh, Otonomi Khusus Papua, dan Daerah Istimewa Yogyakarta. 

b.Membuka kemungkinan kekhususan otonomi secara terbatas bagi daerah-daerah otonom tertentu atas dasar kepentingan strategis nasional, yaitu kawasan perbatasan antarnegara, kawasan ekonomi khusus, dan kawasan konservasi alam. c. Merumuskan parameter khusus pembentukan daerah otonom baru untuk wilayah tertentu atas dasar pertimbangan kepentingan strategis nasional.

Langkah strategis lain yang perlu dilakukan adalah pembenahan sistem pemerintahan daerah yang dimaksudkan untuk membangun suatu sistem pemerintahan dengan sub-sub-sistem sebagai satu kesatuan yang saling terkait dan saling menopang. Dengan demikian, jalannya pemerintahan nasional dengan sub-sistem pemerintahan provinsi, dan sub-sistem pemerintahan kabupaten/kota, dapat bersinergi dan tidak saling menghambat.

Selanjutnya, perlu menggeser orientasi pelaksanaan otonomi daerah dari sekadar membagikan kewenangan atau urusan pemerintahan (kewenangan wajib dan pilihan) menjadi memberikan kewenangan atau urusan pemerintahan berdasarkan prinsipprinsip efisiensi dan efektivitas sehingga pelaksanaan urusan tersebut dapat berjalan efektif dan efisien guna meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Penting juga menyerasikan beban kewenangan atau urusan yang menjadi tanggung-jawab pemerintahan daerah dengan dukungan anggaran yang disediakan melalui mekanisme dana perimbangan keuangan pusat dan daerah dalam APBN. Berbagai upaya pembenahan tersebut berimplikasi pada perlunya dilakukan revisi UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Di samping itu, perlu diberlakukan pemberian sanksi yang tegas dalam hal suatu sub-sistem pemerintahan tidak mematuhi regulasi dan menghambat pencapaian tujuan-tujuan nasional dan daerah. Sebaliknya, perlu ditingkatkan pemberian reward bagi suatu sub-sistem pemerintahan yang mematuhi peraturan perundang-undangan dan berprestasi dalam mendukung pencapaian tujuan nasional dan daerah. ● 


3sxAa
 


Halaman :

<-- Kembali


Galeri Foto                      Arsip
Saran Dan Pengaduan

: Admin 1
: Admin 2
: Admin 3

PIN BB

25HG23 

Jajak Pendapat
Apakah selama Kabupaten Tulang Bawang Barat terbentuk hasil pemerintahannya sudah dapat memberikan hasil bagi pembangunan Lampung ?
Sudah
TOTAL : 436

Arsip Polling Sebelumnya

Statistik Pengunjung
Online : 1 User
Total Hits : Hits
Hari Ini : 107
Kemarin : 251
Bulan Ini : 3776
Tahun Ini : 62873
Total : 286585
 
Situs ini dikelola oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulang Bawang Barat
Jl. Diponegoro No. 86 Panaragan Jaya Kode Pos 34593
e-mail: info@tulangbawangbaratkab.go.id